NPM : 26213274
Kelas : 2EB01
KUISIONER
1. Apakah peranan hukum di dalam ekonomi ?
Dalam menjalankan roda pemerintahan yang berbasis ekonomi kerakyatan maka sepatutnya kegiatan ekonomi kerakyatan harus dituntun oleh regulasi atau pengaturan yang baik sehingga menciptakan rasa adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pengaturan hukum yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah proaktif dalam melihat perkembangan ekonomi sedemikian pesatnya sehingga laju pertumbuhan ekonomi dapat terarah dan mempunyai rel yang pasti sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam kegiatan ekonomi. di sinilah peran pemerintah menciptakan regulasi sebagai check and balance, seperti membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung kegiatan ekonomi tetap terarah.
Pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk mencapai kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia Dengan demikian perlu diciptakan hukum yang berperan mengatur perekonomian dengan memberikan pembatasan-pembatasan tertentu kepada pihak yang kuat dan memberikan peluang-peluang kepada pihak yang lemah dalam rangka mencapai keadilan.
Dengan adanya regulasi hukum dalam kegiatan ekonomi dapat mencegah adanya tindakan sewenangwenangan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dengan demikian diharapkan pembangunan ekonomi akan berjalan adil dan menunjang pembangunan ekonomi karena melalui hukum masyarakat diarahkan untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan.
Pengaturan hukum yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah proaktif dalam melihat perkembangan ekonomi sedemikian pesatnya sehingga laju pertumbuhan ekonomi dapat terarah dan mempunyai rel yang pasti sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam kegiatan ekonomi. di sinilah peran pemerintah menciptakan regulasi sebagai check and balance, seperti membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung kegiatan ekonomi tetap terarah.
Pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk mencapai kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia Dengan demikian perlu diciptakan hukum yang berperan mengatur perekonomian dengan memberikan pembatasan-pembatasan tertentu kepada pihak yang kuat dan memberikan peluang-peluang kepada pihak yang lemah dalam rangka mencapai keadilan.
Dengan adanya regulasi hukum dalam kegiatan ekonomi dapat mencegah adanya tindakan sewenangwenangan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dengan demikian diharapkan pembangunan ekonomi akan berjalan adil dan menunjang pembangunan ekonomi karena melalui hukum masyarakat diarahkan untuk melakukan atau tidak melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan.
2. Apakah hukum juga berlaku di daerah pedalaman? Kalau tidak berlaku...?, lalu bagaimana hukum atau aturan di daerah pedalaman?
Setiap negara di dunia memiliki hukum yang diterapkan kepada seluruh masyarakat dalam negara tersebut, termasuk hukum juga berlaku di daerah pedalaman, dan hukum di daerah pedalaman itu sendiri biasanya lebih mementingkan hukum adat istiadat yang mereka anut masing-masing dan harus ditaati, bukan hukum pemerintah secara umum yang kita laksanakan walaupun mereka masih harus mentaati hukum negara yang mewajibkan mereka menaatinya
3. Dapatkah seseorang itu kebal hukum?
Pada dasarnya hukum dibuat untuk dipatuhi oleh siapa pun tanpa terkecuali tanpa melihat status sosial seseorang dan tidak mungkin bagi seseorang untuk kebal terhadap hukum karena hukum bersifat tegas dan memaksa, siapapun yang melanggar hukum harus diberikan sanksi yang sesuai tanpa memandang status sosial. Namun ada beberapa pengecualian bagi seseorang untuk kebal hukum contohnya seseorang yang bekerja di sebuah Kedutaan Besar. Bagi seseorang yang bekerja di sebuah Kedutaan Besar di suatu negara mereka akan kebal terhadap hukum yang berlaku di negara tersebut dan jika seseorang tersebut melakukan pelanggaran maka negara yang berhak menjatuhkan hukuman atau memberikan sanksi serta menindaklanjuti dan mengadilinya adalah negara asalnya bukan negara dimana tempatnya bekerja.
4. Sebutkan hukum ekonomi berdasarkan klasifikasi internasional? (9 Klasifikasi)
- Hukum ekonomi pertanian atau agraria, yg di dalamnya termasuk norma-norma mengenai pertanian, perburuan, peternakan, perikanan dan kehutanan
- Hukum ekonomi pertambangan
- Hukum ekonomi industri, industri pengolahan.
- Hukum ekonomi bangunan
- Hukum ekonomi perdagangan, termasuk juga norma-norma mengenai perhotelan dan pariwisata.
- Hukum ekonomi prasarana termasuk gas, listrik air, jalan.
- Hukum ekonomi jasa-jasa, profesi dokter, advokad, pembantu rumah tangga,tenaga kerja.
- Hukum ekonomi angkutan.
- Hukum ekonomi pemerintahan termasuk juga pertahanan dan keamanan (hankam)dll.
5. Berikan contoh fungsi hukum ekonomi dalam pembangunan?
- Alokasi sumberdaya-sumberdaya pembangunan yang terbatas dapat lebih efisien dan efektif sehingga dapat dihindari adanya pemborosan.
- Perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi akan mantap dan berkesinambungan.
- Stabilitas ekonomi pembangunan akan tercapai dalam menghindari siklus konjungtur.
- Dapat berguna untuk mengatasi kegagalan pasar.
- Dapat mencari solusi untuk mendapatkan sumber dana.