ETHICAL
GOVERNANCE
Ethical
Governance ( Etika Pemerintahan ) adalah
ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai
keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Dalam Ethical Governance (
Etika Pemerintahan ) terdapat juga masalah kesusilaan dan kesopanan ini dalam
aparat, aparatur, struktur dan lembaganya. Etika pemerintahan tidak
terlepas dari filsafat pemerintahan. filsafat pemerintahan adalah prinsip
pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda
pemerintahan yang biasanya dinyatakan pada pembukaan UUD negara.
1.
GOVERNANCE
SYSTEM
Sistem
pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur
pemerintahannya. Istilah sistem pemerintahan merupakan kombinasi dari dua kata,
yaitu: “sistem” dan “pemerintah”. Berarti sistem secara keseluruhan yang
terdiri dari beberapa bagian yang memiliki hubungan fungsional antara
bagian-bagian dan hubungan fungsional dari keseluruhan, sehingga hubungan ini
menciptakan ketergantungan antara bagian-bagian yang jika salah satu bagian
tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhan. Menurut Moh. Mahfud
MD, Sistem Pemerintahan adalah pemerintah negara bagian sistem dan mekanisme
kerja koordinasi atau hubungan antara tiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif
dan yudikatif. Governance System merupakan suatu tata kekuasaan yang terdapat
di dalam perusahaan yang terdiri dari 4 (empat) unsur yang tidak dapat
terpisahkan, yaitu :
a)
Commitment on Governance
Commitment
on Governance adalah komitmen untuk menjalankan perusahaan yang dalam hal ini
adalah dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian berdasarkan
peraturan perundangan yang berlaku.
b)
Governance Structure
Governance
Structure adalah struktur kekuasaan berikut persyaratan pejabat yang ada di bank
sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
c)
Governance Mechanism
Governance
Mechanism adalah pengaturan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab unit
dan pejabat bank dalam menjalankan bisnis dan operasional perbankan.
d)
Governance Outcomes
Governance
Outcomes adalah hasil dari pelaksanaan GCG baik dari aspek hasil kinerja maupun
cara-cara atau praktek-praktek yang digunakan untuk mencapai hasil kinerja
tersebut.
Sistem
pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara
itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem
pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem
pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi
statis. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem pemerintahan
dibedakan menjadi 6 yaitu, Presidensial, Parlementer, Komunis, Demokrasi
Liberal, Liberal, dan Kapital.
2.
BUDAYA
ETIKA
Setiap
negara memilki budaya yang berbeda-beda. Dalam setiap budaya, biasanya memiliki
keunikan tersendiri. Budaya tidak hanya soal seni, tapi budaya juga diterapkan
dalam etika. Budaya etika yang baik akan menghasilkan hal yang baik pula. Tidak
hanya dalam kehidupan bermasyarakat, budaya etika juga harus diterapkan dalam
berbagai bidang misalnya bisnis. Konsep etika bisnis tercermin pada corporate
culture (budaya perusahaan). Menurut Kotler (1997) budaya perusahaan merupakan
karakter suatu perusahaan yang mencakup pengalaman, cerita, kepercayaan dan
norma bersama yang dianut oleh jajaran perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari
cara karyawannya berpakaian, berbicara, melayani tamu dan pengaturan kantor.
Pendapat
umum dalam bisnis bahwa perusahaan mencerminkan kepribadian pemimpinnya.
Hubungan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar budaya etika. Jika
perusahaan harus etis, maka manajemen puncak harus etis dalam semua tindakan
dan kata-katanya. Manajemen puncak memimpin dengan memberi contoh. Perilaku ini
adalah budaya etika. Tugas manajemen puncak adalah memastikan bahwa konsep
etikanya menyebar di seluruh organisasi, melalui semua tingkatan dan menyentuh
semua pegawai. Hal tersebut dicapai melalui metode tiga lapis yaitu :
a)
Menetapkan
credo perusahaan
Merupakan
pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai etis yang ditegakkan perusahaan, yang
diinformasikan kepada orang-orang dan organisasi-organisasi baik di dalam
maupun di luar perusahaan.
b)
Menetapkan
program etika
Suatu
sistem yang terdiri dari berbagai aktivitas yang dirancang untuk mengarahkan
pegawai dalam melaksanakan lapis pertama. Misalnya pertemuan orientasi bagi
pegawai baru dan audit etika.
c)
Menetapkan
kode etik perusahaan
Setiap
perusahaan memiliki kode etiknya masing-masing. Kadang-kadang kode etik
tersebut diadaptasi dari kode etik industri tertentu.
3.
MENGEMBANGKAN
STRUKTUR ETIKA KORPORASI
Struktur
etika korporasi yang dimiliki perusahaan sebaiknya disesuaikan dengan
kepribadian perusahaan tersebut. Selain itu perlu adanya pengembangan serta
evaluasi yang dilakukan perusahaan secara rutin. Pengembangan struktur etika
korporasi ini berguna dalam mencapai tujuan perusahaan yang lebih baik dan
sesuai dengan norma yang ada.
Membangun
entitas korporasi dan menetapkan sasarannya. Pada saat itulah perlu
prinsip-prinsip moral etika ke dalam kegiatan bisnis secara keseluruhan
diterapkan, baik dalam entitas korporasi, menetapkan sasaran bisnis, membangun
jaringan dengan para pihak yang berkepentingan (stakeholders) maupun dalam
proses pengembangan diri para pelaku bisnis sendiri. Penerapan ini diharapkan
etika dapat menjadi “hati nurani” dalam proses bisnis sehingga diperoleh suatu
kegiatan bisnis yang beretika dan mempunyai hati, tidak hanya mencari untung
belaka, tetapi juga peduli terhadap lingkungan hidup, masyarakat, dan para
pihak yang berkepentingan (stakeholders).
4.
KODE
PERILAKU KORPORASI (Corporate Code of
Conduct)
Code of Conduct adalah
pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika
kerja, komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi
individu dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi
dengan stakeholders.
Pembentukan
citra yang baik terkait erat dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi atau
berhubungan dengan para stakeholder. Perilaku perusahaan secara nyata tercermin
pada perilaku pelaku bisnisnya. Dalam mengatur perilaku inilah, perusahaan
perlu menyatakan secara tertulis nilai-nilai etika yang menjadi kebijakan dan
standar perilaku yang diharapkan atau bahkan diwajibkan bagi setiap pelaku
bisnisnya. Pernyataan dan pengkomunukasian nilai-nilai tersebut dituangkan
dalam code of conduct.
Di
dalam Perilaku korporatif, peran pemimpin sangat penting antara lain :
a) First
Adapter, penerima dan pelaksana pertama dari budaya kerja
b) Motivator,
untuk mendorong insan organisasi/korporasi melaksanakan budaya kerja secara
konsisten dan konsekuen
c) Role
Model, teladan bagi insan korporasi terhadap pelaksanaan budaya kerja
d) Pencetus
dan pengelola strategi, dan program budaya kerja sesuai kebutuhan korporasi.
5.
EVALUASI
TERHADAP KODE PERILAKU KORPORASI
Pelaksanaan
Code of Conduct diawasi oleh Dewan
Kehormatan yang bertugas mengawasi pelaksanaan pedoman ini. Pembentukan Dewan
Kehormatan (terdiri dari unsur Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan yang
ditunjuk, dan Serikat Pekerja) dna mekanisme kerjanya diatur dalam Surat
Keputusan Direksi. Evaluasi terhadap kode perilaku korporasi sangat perlu
dilakukan secara rutin sehingga perusahaan selalu berada dalam pedoman dan
melakukan koreksi apabila diketahui terdapa kesalahan. Apabila perusahaan
menemukan adanya pelanggaran Code of
Conduct maka tahap pelaporannya adalah :
- Setiap individu wajib melaporkan
setiap pelanggaran Code of Conduct
yang dilakukan individu lain dengan bukti yang cukup kepada Dewan
Kehormatan.
- Dewan Kehormatan wajib mencatat
setiap laporan pelanggaran pedoman perilaku perusahaandan melaporkannya
kepada Direksi dengan bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan
- Dewan Kehormatan wajib memberikan
pelindungan terhadap pelapor.
CONTOH KASUS :
JAKARTA
- Konflik antara Serikat Pekerja International Container (JICT) dan
Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino belum selesai.
Konflik
tersebut terkait dengan perpanjangan kerja sama atau konsesi JICT antara
Pelindo II dan Hutchison Port Holdings (HPH). Bahkan sebelumnya, SP JICT
telah melaporkan tentang dugaan adanya penyimpangan dalam kerja sama itu ke
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Baca: Dirut Pelindo II Dilaporkan ke
KPK). Dalam siaran persnya, SP JICT menegaskan alasan pekerja JICT menentang
perpanjangan konsesi bukan karena anti-asing atau alasan remunerasi.
“Melainkan
prosesnya tidak sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (good corporate
governance/GCG),” kata Ketua Umum SP JICT Nova Hakim dalam siaran
persnya, Senin (19/10/2015). Nova juga menduga ada pelanggaran GCG termasuk
dugaan pelanggaran UU pelayaran dan tiga surat menteri serta satu surat
Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok dalam izin konsesi itu.
Menurut
dia, seharusnya Pelindo II mengedepankan kepentingan nasional saat
memperpanjang HPH di JICT. “Sesungguhnya JICT layak dikelola mandiri. Baik SDM
dan teknologi sudah sangat memadai,” katanya, Nova mengatakan proses
perpanjangan JICT dilakukan terburu-buru dan tidak melalui tender yang
ditegaskan Pelindo melalui iklan di media massa.
Source:
Sumber
: